May 13, 2021

kalpostonline.com

Edukatif & Berintegritas

Jabatan Rangkap Direksi “Blok Mahakam”, Sekdaprov Tepis Praktik Monopoli

M Sabani
M.Sa’bani

SAMARINDA, KALPOSTONLINE | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  terkait adanya  jabatan rankap di Perusahaan Daerah (Perusda) Milik pemerintah provinsi Kalimantan Timur, yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP) sebagai perusahaan induk dan  PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) sebagai anak perusahaan yang mengelola Participating Interest (PI) 10% di Blok Mahakam mendapat tanggapan dari Pj Sekdaprov Kaltim M.Sa’bani.

Menurutnya jabatan rangkap tidak terkait dengan monopoli, sedangkan soal rangkap jabatan diperusda itu akan dilakukan penataan.

“Sedang dalam proses penataan, hanya tidak terkait dengan monopoli atau persaingan usaha,” ujar Sa’bani pada media ini Kamis (10/9/2020) .

Sabani memberikan alasan bahwa rangkap jabatan diperusda itu selain masih dalam proses pembenahan, namun tidak juga terkait dengan monopoli karena pembentukannya bertujuan untuk menjadi tempat PI 10 persen.

“Karena di bentuk hanya untuk mewadahi PI 10,” jelasnya lagi.

Dalam jajaran direksi di kedua perusda tersebut diisi oleh personil yang sama. Mereka menduduki jabatan pada induk (PT MMP) dan anak perusahaan (PT MMPKM). Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang diekspos pada Juni 2020, disebutkan pengangkatan Wahyu Setiaji sebagai Direktur Utama dan Akbar Soetantyo sebagai Direktur Operasional PT MMP berdasarkan SK Gubernur Nomor 539/K.618/2019 tanggal 23 November 2016 untuk periode jabatan 2016-2020.

Kemudian pengangkatan Wahyu Setiaji sebagai Komisaris Utama dan Akbar Soetantyo sebagai Direktur Utama PT MMPKM (anak perusahaan PT MMP) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pendirian PT MMPKM yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional PT MMP dan Direktur Utama PT Melati Bhakti Satya (MBS). Wahyu Setiaji menjabat sebagai Komisaris Utama di PT MMPKM sejak 19 Desember 2017, sedangkan Akbar Soetantyo menjabat Direktur Utama PT MMPKM sejak 19 Desember 2017-23 Januari 2018.

Mengutip Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 26 UU No. 5 tahun 1999 menyebutkan, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut; a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

UU Persaingan Usaha tersebut juga diperjelas oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 7 Tahun 2009 (Perkom KPPU Jabatan Rangkap). Menurut Perkom KPPU, larangan jabatan rangkap tidak hanya berlaku untuk pengurus perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), melainkan juga dalam bentuk badan usaha lain. (AZ)

Silakan Dibagikan

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: